Moto: Berjaya

 

Profil

Nama Resmi

:

Kabupaten Lembata

Ibukota

:

Lewoleba

Provinsi 

:

NUSA TENGGARA TIMUR

Baras Wilayah

:

·  Sebelah timur : Selat Alor

·  Sebelah barat : Selat Boleng dan Lamakera

·  Sebelah Utara : Laut Flores

·  Sebelah Selatan : Laut Sawu

Luas Wilayah

:

1.266,00 Km2

Jumlah Penduduk

:

123.679 Jiwa

Wilayah Administrasi

:

Kecamatan: 9, Kelurahan : 7, Desa : 137

Website

:

http://www.lembatakab.go.id (Offline)

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA

NOMOR     TAHUN 2012

 

 TENTANG

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI  LEMBATA,

 

Menimbang :a.    bahwa gambaran struktur Sekretariat Daerah yang      lama  belum memberikan suatu nuansa koordinasi yang efektif dan efisien agar mampu menggerakkan roda pemerintahan yang berorientasikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

b.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;   

  


                   

Mengingat :  1.    Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

                        3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

                        4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah  dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

                        5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

                        6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

                        7.     Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

 

                        8.     Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

                        9.     Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055); 

                        10.   Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

                        11.   Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

                         12.  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

                         13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

                         14.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

                       15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

                         16.  Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

                         17.  Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 1);

 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA

dan

BUPATI LEMBATA

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan   :    PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

 

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2) diubah sebagai berikut :  

 

1.     Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

 

Pasal 5

        (1)    Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Bupati.

        (2)    Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

a.     penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;

b.     pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Bupati;

c.     pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;

d.     pelaksanaan administrasi  ketatausahaan; dan

e.     pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya serta tugas dan kewajiban ex-officio berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

2.     Ketentuan Pasal 6 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

 

Pasal 6

(1)      Sekretariat DPRD mempunyai tugas dan kewajiban menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2)      Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

a.     penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b.     penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c.     penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;

d.     pelaksanaan administrasi ketatausahaan;

e.     penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan

f.      pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya serta tugas dan kewajiban ex-officio berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

3.     Ketentuan  Pasal 8 huruf  e diubah dan huruf f dihapussehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

 

Pasal 8

        Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

a.        sekretaris Daerah;

b.        asisten Sekretaris Daerah;

c.        bagian-bagian;

d.        subbagian; dan

e.        staf Ahli Bupati.

 

4.     Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 9

(1)      Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri dari:

a.     asisten Pemerintahan;

b.     asisten Perekonomian,Pembangunandan Kesejahteraan Rakyat; dan

c.     asisten Administrasi Umum.

(2)      Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri dari:

a.     bagian Administrasi Pemerintahan;

b.     bagian Hukum;

c.     bagian Administrasi Pertanahan;

d.     bagian Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi;

e.     bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam;

f.      bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat;

g.     bagian Organisasi dan Tatalaksana;

h.    bagian Umum dan Kepegawaian;

i.      bagian Keuangan.

(3)      Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, terdiri dari :

a.     subbagianAdministrasi Pemerintahan Umum;

b.     subbagian Otonomi Daerah;

c.     subbagian Administrasi Pejabat Negara, DPRD dan Pengembangan Wilayah;

d.     subbagian Administrasi Produk Hukum Daerah;

e.     subbagian Pelayanan Hukum;

f.      subbagian Dokumentasi/Publikasi Hukum dan Administrasi Produk Hukum Desa;

g.     subbagian Administrasi Pertanahan;

h.    subbagian Inventarisasi dan Pengadaan Tanah;

i.      subbagian Penyelesaian Permasalahan Tanah;

j.      subbagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan;

k.     subbagian Pengolahan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi;

l.      subbagian DataSandi dan Dokumentasi;

m.   subbagian Administrasi Perekonomian;

n.    subbagian Administrasi Pembangunan;

o.     subbagian Administrasi Sumber Daya Alam;

p.     subbagian Administrasi Pendidikan, Sosial, Budaya, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

q.     subbagian Administrasi Kesehatan, Kepemudaan, Olahraga dan Kerohanian;

r.     subbagian Administrasi Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Bencana Daerah;

s.     subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;

t.      subbagian Tatalaksana;

u.    subbagian Kinerja Perangkat Daerah;

v.     subbagian   Tata Usaha Pimpinan;

w.    subbagian Kepegawaian;

x.     subbagian Perlengkapan;

y.     subbagian Anggaran;

z.     subbagian Perbendaharaan;

aa.  subbagian Akuntansi.

 

5.     Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 10

Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, terdiri dari:

a.        staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;

b.        staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;

c.        staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

 

6.     Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 11

(1)      Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, membawahi:

a.     bagian Administrasi Pemerintahan;

b.     bagian Hukum;

c.     bagian Administrasi Pertanahan; dan

d.     bagian Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi.

(2)      Asisten PerekonomianPembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b membawahi:

a.     bagian Administrasi Perekonomian, pembangunan dan Sumber Daya Alam; dan

b.     bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat.

(3)      Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf  c membawahi:

a.     bagian Organisasi dan Tatalaksana;

b.     bagian Umum dan Kepegawaian; dan

c.     bagian Keuangan.  

 

7.     Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 12

(1)      Bagian Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, membawahi:

a.     subbagian Administrasi Pemerintahan Umum;

b.     subbagian Otonomi Daerah; dan

c.     subbagian Administrasi Pejabat Negara, DPRD dan Pengembangan Wilayah;

(2)      Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, membawahi:

a.     subbagian Administrasi Produk Hukum Daerah;

b.     subbagian Pelayanan Hukum; dan

c.     subbagian Dokumentasi/Publikasi Hukum dan Administrasi Produk Hukum Desa.

        (3)    Bagian Administrasi Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, membawahi:

a.     subbagian Administrasi Pertanahan;

b.     subbagian Inventarisasi dan Pengadaan Tanah; dan

c.     subbagian Penyelesaian Permasalahan Tanah.

        (4)    Bagian Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, membawahi:

a.     subbagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan;

b.     subbagian Pengolahan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi; dan

c.     subbagian Data, Sandi dan Dokumentasi;

(5)  Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, membawahi:

a.     subbagian Administrasi Perekonomian;

b.     subbagian Administrasi Pembangunan; dan

c.     subbagian AdministrasiSumber Daya Alam.

        (6)    Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, membawahi:

a.     subbagian Administrasi Pendidikan, Sosial, Budaya, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

b.     subbagian  Administrasi Kesehatan, Kepemudaan, Olah Raga dan Kerohanian; dan

c.     subbagian Administrasi Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Bencana Daerah.

 

        (7)    Bagian Organisasi dan Tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, membawahi:

a.     subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;

b.     subbagian Tatalaksana; dan

c.     subbagian Kinerja Perangkat Daerah.

        (8)    Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, membawahi:

a.     subbagian Tata Usaha Pimpinan;

b.     subbagian Kepegawaian; dan

c.     subbagian Perlengkapan.

        (9)    Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, membawahi:

a.     subbagian Anggaran;

b.     subbagian Perbendaharaan; dan

c.     subbagian Akuntansi.

 

8.     Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

       

Pasal 14

        Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

9.     Ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 24

(1)      Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)      Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerasetelah dikonsultasikan dengan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)      Kepala Bagian dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

 

10.   Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

 

 

Pasal 25

(1)      Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD atas usul Sekretaris Daerah setelah dikonsultasikan dengan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)      Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

 

11. Ketentuan Pasal 26ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 26

Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah yang ada, masih tetap berlaku sampai dengan diadakannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

 

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata.

 

Ditetapkan di Lewoleba

pada tanggal  1 Mei 2012

       BUPATI LEMBATA,

 

 

   ELIASER YENTJI SUNUR

Diundangkan di Lewoleba

pada tanggal  1 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

 

 

               PETRUS TODA ATAWOLO

 

 

 

   LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2012 NOMOR 2

 

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA

NOMOR   2  TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

 

I.     UMUM

              Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka telah ditetapkan peraturan pelaksanaanya, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

                Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penanganan urusan pemerintahan tersebut, maka pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman untuk menentukan besaran organisasi perangkat daerah kabupaten dan perumpunan urusan pemerintahan.

                Urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 penjabarannya di Kabupaten Lembata telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lembata.

                Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lembata, maka konsekuensinya adalah bahwa urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, harus segera ditangani. Hal ini menjadi dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah.

                Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah merupakan “unsur staf” Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. 

                Sejalan dengan kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, yang meliputi dimensi testrukturisasi, revitalisasi dan refungsionalisasi, maka Sekretariat Daerah berkedudukan strategis sebagai “pusat pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan”.

                Kedudukannya yang demikian tersebut dapat dilihat dari dimensi ke atas, ke bawah dan ke samping. Dari dimensi  ke atas, Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam proses kebijakan Pemerintahan Daerah, baik pada saat penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah maupun pada proses pemantauan dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah. Dari dimensi ke bawah, Sekretariat Daerah sebagai salah satu satuan kerja Pemerintah Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban menggerakan, mengarahkan, membina, mengawasi dan mengendalikan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi Sekretariat Daerah, baik sumber daya manusia aparatur maupun sumber daya fisik/sarana/prasarana dan sumber daya keuangan. Dari dimensi ke samping, Sekretariat Daerah yang dipimpin Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban mengoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Bupati melakukan pembinaan aparatur dalam rangka pelaksanaan pengembagan profesionalisme dan karier Pegawai Negeri Sipil di daerah dalam rangka peningkatan karier serta melaksanakan tugas  dan kewajiban pembinaan administrasi kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

                Selain melaksanakan tugas pokok dan kewajiban tersebut, Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah melaksanakan tugas dan kewajiban lain secara “ex officio” sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

                Ketiga dimensi tugas pokok dan kewajiban tersebut serta tugas dan kewajiban lain secara “ex officio” merupakan penjabaran dari peran dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

 

 

 

                Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang merupakan “unsur pelayanan” terhadap DPRD adalah Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD, sedangkan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah agar tercipta perangkat daerah secara optimal.

                Sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD, maka Sekretariat DPRD sebagai salah satu organisasi perangkat daerah mempunyai tugas dan kewajiban memberikan pelayanan kedalam dan menyiapkan bahan kebijakan.

                Tugas dan kewajiban memberikan pelayanan kedalam terhadap DPRD meliputi pelayanan tata usaha, keuangan, barang/logistik, hubungan masyarakat, protokol dan persidangan. Sedangkan tugas dan kewajiban menyiapkan bahan kebijakan meliputi proses melakukan kajian secara teknokratik untk memberikan saran dan pertimbagan kepada DPRD dalam menyusun dan membahas produk hukum daerah maupun kebijakan internal DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

                Sejalan dengan kebijakan nasional dan kebijakan daerah tentang Reformasi Birokrasi yang meliputi antara lain Reformasi Kelembagaan serta semakin kompleknya tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah sebagai unsur staf pemerintah daerah maupun Sekretariat DPRD maka struktur organisasi dan fungsi kedua lembaga satuan kerja ini perlu disesuaikan dan disempurnakan.

                Disamping itu, dengan memperhatikan urusan pemerintahan yang harus ditangani serta hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu melakukan perubahan terhadap struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata.

 

II.   PASAL DEMI PASAL

        Pasal 5

                Cukup jelas.

        Pasal 6

                Cukup jelas.

        Pasal 8

                Cukup jelas.

 

Pasal 9

                Cukup jelas.

Pasal 10

                Cukup jelas.

Pasal 11

                Cukup jelas.

Pasal 12

                Cukup jelas.

Pasal 14

                Cukup jelas.

Pasal 24

                Cukup jelas.

Pasal 25

                Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 2           

Strategi

Selanjutnya disusun pula berbagai strategi pembangunan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

 

Matriks Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

 

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

MISI 1 : Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat

1.     Meningkatkan layanan kesehatan

1.     Meningkatnya layanan kesehatan dasar dan rujukan

 

1.     Meningkatkan jumlah Puskesmas PONED

2.     Meningkatkan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya serta RSUD

BIDANG KESEHATAN

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat terutama pelayanan Dasar dan Rujukan

 

2.     Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat, terutama pada kelompok ibu, anak dan lansia;

 

1.     menurunkan angka kematian ibu dan anak, membiasakan pemeriksaan kehamilan pada instalasi atau puskesmas

2.     Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada anak dan lanjut usia

BIDANG KESEHATAN

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak serta Lanjut Usia

 

3.     Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, penggunaan dan mutu obat, serta pengawasan obat dan makanan;

1.     Meningkatkan kecukupan obat dan perbekalan kesehatan

2.     Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran serta mutu obat dan makanan

 

BIDANG KESEHATAN

Meningkatkan penyediaan obat serta pengawasan terhdap mutu obat dan makanan

4.     Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pada kelompok penduduk miskin, daerah tertinggal, terpencil dan daerah perbatasan;

Mewujudkan sistem pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin

 

BIDANG KESEHATAN

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

 

5.     Meningkatnya kemandirian dan kemitraan masyarakat dalam peningkatan kesehatan

1.     Meningkatkan kualitas budaya program hidup bersih dan sehat serta makanan bergizi

2.     Meningkatkan keluarga sadar gizi

3.     Meningkatkan kemitraan dengan swasta dan dunia usaha serta kerjasama antara pusat, provinsi dan kab/kota

BIDANG KESEHATAN

1.     Meningkatkan perilaku hidup bersih sehat masyarakat

2.     Meningkatkan kemitraan dengan swasta dan dunia usaha

6.     Berkurangnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan kondisi kesehatan lingkungan;

1.     Meningkatkan upaya pengendalian, penemuan dan tatalaksana kasus HIV/AIDS, TBC, DBD, Malaria, penyakit cardio vasculer (stroke, MI), penyakit metabolisme (DM) dan penyakit jiwa, penyakit mata dan telinga, penyakit akibat kerja

2.     Mewujudkan sistem informasi dan Surveillance Epidemologi Kesehatan yang akurat di seluruh wilayah Kabupaten Lembata

BIDANG KESEHATAN

Meningkatkan upaya pencegahan pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular

 

7.     Meningkatnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Kesehatan

 

1.   Menyusun berbagai kebijakan, standar pelayanan kesehatan daerah, SPM RSUD, pedoman dan regulasi

2.   menjamin tersedianya tenaga dan fasilitas kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas

3.   meningkatkan akreditasi Rumah Sakit Daerah Kab. Lembata

BIDANG KESEHATAN

1.     Menyusun kebijakan, standar pelayanan kesehatan daerah, SPM Bidang Kesehatan, SPM RSUD Kabupaten Lembata serta Pedoman dan Regulasi Kesehatan

2.     Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesahatan

3.     meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana puskesmas dan RSUD

4.     Mewujudkan sistem pembiayaan kesehatan

 

8.     Meningkatnya Cakupan Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi & KIA melalui pemberdayaan kelompok masyarakat

1.     Meningkatkan cakupan Keluarga Berencana

2.     Meningkatkan kesehatan reproduksi dan KIA melalui pemberdayaan kelompok masyarakat

 

BIDANG KELUARGA BERENCANA

1.     Meningkatkan Cakupan Keluarga Berencana

2.     Meningkatkan Usaha Kesehatan Reproduksi dan KIA berbasis pemberdayaan masyarakat

Meningkatkan layanan pendidikan

1.     Meningkatnya mutu dan kesempatan pendidikan

1.     Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

2.     Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai

3.     Pengembangan Perpustakaan

4.     Sinergi dengan Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan

5.     Membuka seluas-luasnya paket A, Paket B dan Paket C, termasuk pembukaan SMP satu atap dan SMA satu atap

6.     Menyelenggarakan pendidikan dasar dengan biaya terjangkau

7.     Mengembangkan pendidikan inklusif

 

 

BIDANG PENDIDIKAN

1.     Mewujudkan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

2.     Mewujudkan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun

3.     Meningkatkan pemerataan dan Mutu Pendidikan Luar Biasa

2.     Meningkatnya kualitas & kuantitas Sumber Daya Pendidikan Dasar

1.     Meningkatkan kualifikasi dan sertifikasi bagi pendidik

2.     Meningkatkan jumlah dan kualitas Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) dan Sekolah Standar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP

3.     Meningkatkan jumlah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMP, SMA, SMK serta mewujudkan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)

4.     Meningkatkan jumlah daya tamping SMP/MTs dan SMA/SMK/MA

5.     Meningkatkan kualitas, kuantitas dan pemerataan Guru dan Tenaga Kependidikan

6.     Membangun RKB khususnya SMP/SMA/SMK sederajat secara merata di seluruh kecamatan

 

BIDANG PENDIDIKAN

1.     Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Pendidikan

2.     Meningkatkan Kompetensi dan Pemerataan Guru dan Tenaga Kependidikan

3.     Optimalnya pembinaan kepemudaan dan olahraga

1.     Meningkatkan kualitas pembinaan kepemudaan

2.     Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga

BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA

1.     Meningkatkan pembinaan kepemudaan dalam partisipasi pembangunan

2.     Meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan olahraga bagi masyarakat

 

Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, ketahanan pangan dan perlindungan sosial

 

1.     Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

 

Meningkatkan pemberdayaan melalui pembinaan kelompok-kelompok masyarakat

 

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan kelompok masyarakat

 

 

2.     Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan

 

1.     Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan

2.     Pemberian sertifikasi dan standarisasi bagi pekerja

3.     Fasilitasi perlindungan bagi tenaga kerja

 

BIDANG KETENAGAKERJAAN

1.     Meningkatkan saing tenaga kerja

2.     Meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan

3.     Mengembangkan sarana dan prasarana serta kurikulum pelatihan tenaga kerja

 

BIDANG PENDIDIKAN

Mengembangkan sistem serta kurikulum pendidikan yang linier dengan kebutuhan dunia kerja

 

3.     Meningkatnya ketahanan pangan

 

1.     Meningkatkan kesadaran/pemahaman masyarakat terhadap pola konsumsi dan kandungan bahan pangan yang cukup memadai

2.     Menumbuhkan gerakan diversifikasi pangan guna mengurangi ketergantungan terhadap beras

 

BIDANG KETAHANAN PANGAN

Meningkatkan ketersediaan, akses, kualitas, keragaman dan keamanan pangan

 

4.     Meningkatnya perlindungan, Rehabilitasi dan Pembinaan Sosial

1.     Memberikan pelayanan, perlindungan, rehabilitasi, pembinaan serta santunan bagi penyandang masalah kesejahteraan social dalam pemenuhan kebutuhan hidup

2.     Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penyandang masalah kesejahteraan sosial

3.     Meningkatnya pelayanan & jaminan sosial

4.     Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menghargai Nilai Kepahlawanan & Perjuangan

 

BIDANG PERLINDUNGAN, PEMBINAAN & REHABILITASI SOSIAL

1.     Meningkatkan kualitas perlindungan, rehabilitasi dan pembinaan serta pemberdayaan sosial

2.     Meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial

3.     Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghargai Nilai-nilai Kepahlawanan dan Perjuangan

 

5.     Meningkatnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan pemulihan pasca bencana

1.     Tersedianya SDM relawan bencana siap siaga dan terkoordinir

2.     Pengurangan resiko bencana dan antisipasi dini sebelum terjadi bencana

3.     Tersedianya SDM yang terlatih penanggulangan bencana

4.     tersedianya pedoman operasional dan prosedur tetap sesuai ketentuan dan undang-undang yang berlaku

5.     Terlaksananya informasi kebencanaan didukung sarana prsarana yang memadai

 

 

6.     Terlaksananya penanggulangan bencana yang terencana dan sistematis

7.     Terselenggaranya sentralisasi pemberian bantuan kepada korban bencana

8.     Tersedianya bantuan logistik dan peralatan tanggap darurat bencana

9.     Terlaksananya pemulihan kembali setelah terjadi bencana

 

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA

1.     Mempersiapkan SDM relawan bencana terlatih

2.     Meningkatkan koordinasi dan sistem pendukung tatalaksana penanggulangan bencana

3.     Meningkatkan ketersediaan logistik dan peralatan tanggap darurat bencana

4.     Menyiapkan skema pemulihan bencana

Mendorong pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1.     Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan

2.     Meningkatnya perlindungan bagi perempuan dan anak

1.     Menyelenggarakan pelatihan pemberdayaan perempuan sehingga mandiri secara ekonomi

2.     Mendorong terciptanya kesempatan yang setara bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi dan berusaha

3.     Mencegah perdagangan anak dan perempuan

4.     Menanggulangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1.     Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian berusaha

2.     Meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak

3.     Meningkatkan peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

 

 

Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan memadai

Terwujudnya pemukiman asri, nyaman dan Sehat

1.     Mengembangkan Lingkungan Permukiman Sehat

2.     Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air bersih sarana permukiman

3.     Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah domestic

4.     Meningkatkan pemberdayaan Komunitas Permukiman

BIDANG PERUMAHAN

Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar permukiman

 

BIDANG PEKERJAAN UMUM

Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan limbah

 

BIDANG KEBERSIHAN

Meningkatkan penanganan persampahan domestic

 

 

Terkendalinya tata ruang wilayah yang ramah lingkungan

Meningkatkan upaya pemantauan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang

BIDANG PENATAAN RUANG

Meningkatkan upaya pemantauan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang

 

Termanfaatkannya lahan untuk pembangunan

Meningkatkan administrasi pemanfaatan tanah

BIDANG PERTANAHAN

Meningkatkan ketertiban administrasi pemanfaatan tanah

 

Peningkatan penyediaan prasarana dan fasilitas perhubungan dengan kuantitas dan kualitas yang memadai

1.     Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

2.     Meningkatkan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana lalulintas serta pengendalian dan pengamanan lalulintas

3.     Mengembangkan system transportasi massal

4.     Meningkatkan pembangunan jaringan jalan

 

BIDANG PEKERJAAN UMUM

Memantapkan kondisi transportasi jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa

 

BIDANG PERHUBUNGAN

Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa

 

Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air

1.     Mengembangkan dan pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan pengairan lainnya

2.     Meningkatkan pengendalian banir dan pengamanan pantai

3.     Mengelola konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya lainnya

 

BIDANG PEKERJAAN UMUM

Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air

MISI 2 : Meningkatkan daya saing daerah dalam bidang perindustrian, perdagangan dan pertanian

Meningkatnya daya saing daerah dalam bidang perindustrian

Meningkatnya pembinaan industri kecil dan menengah

Meningkatkan akses dan iklim usaha UMKM serta  reaktivasi peran koperasi sejalan dengan perkembangan dunia usaha.

BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

1.     Menguatkan kelembagaan, kapasitas SDM, system pembiayaan dan peluang pasar KUMKM

2.     Mendorong peningkatan mutu produk sesuai standarisasi berlaku

 

 

Meningkatnya Penataan struktur dan peningkatan kemampuan teknologi industri

Mendorong penerapan dan pengembangan teknologi pada industri

BIDANG PERINDUSTRIAN

Meningkatkan penerapan teknologi industry pada produksi

 

 

Meningkatnya sentra dan wisata industri

Mengoptimalkan kapasitas industri yang ada dan mengembangkan potensi baru.

BIDANG PERINDUSTRIAN

Mengembangkan potensi wisata industri

 

Meningkatnya daya saing dalam bidang perdagangan

Terwujudnya kondisi perdagangan yang kondusif dan sistem perdagangan yang  berkualitas

Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan, sistem dan jaringan distribusi barang,   serta pengembangan pasar dalam dan luar negeri.

 

BIDANG PERDAGANGAN

Mendukung penciptaan iklim kondusif bagi perdagangan meliputi regulasi, informasi dan jaringan distribusi

 

Terwujudnya perlindungan konsumen dan keamanan perdagangan

 

Membentuk regulasi dan system perlindungan konsumen

BIDANG PERDAGANGAN

Menciptakan regulasi dan system perlindungan konsumen

 

 

Meningkatnya Investasi

 

Mengembangkan iklim yang kondusif bagi investasi dan usaha ekonomi baru

BIDANG PENANAMAN MODAL

Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru

 

 

Meningkatnya produktivitas pertanian

Mengoptimalkan produksi dan produktivitas pertanian unggulan/potensial.

BIDANG PERTANIAN

Meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian

 

 

 

Meningkatnya Sumber Indikator daya pertanian

Optimalisasi Smber Indikator Daya Pertanian

BIDANG PERTANIAN

Pengelolaan Sumber Indikator Daya Pertanian secara optimal

 

 

Tersedianya sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan peternakan

Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan peternakan yang berkualitas

BIDANG PERTANIAN

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pertanian

BIDANG PERIKANAN

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Perikanan

BIDANG PETERNAKAN

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Peternakan

 

 

Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

Mengembangkan potensi ekonomi masyarakat pesisir melalui pembinaan kearifan lokal

BIDANG PERIKANAN

Meningkatkan potensi ekonomi pesisir melalui pemberdayaan

 

 

Terwujudnya optimalisasi lahan dan berkembangnya komoditas andalan

Mengembangkan usaha diversifikasi komoditas dan pengembangan komoditas andalan

BIDANG PERTANIAN & PETERNAKAN

Memberikan fasilitasi untuk usaha diversifikasi   dan pengembangan komoditas

 

 

Terwujudnya peningkatan produktivitas peternakan

Pengembangan teknologi dan peningkatan kesehatan ternak

BIDANG PETERNAKAN

Meningkatkan penerapan teknologi dan usaha kesehatan ternak

 

 

Pengembangan dan pemantapan kelembagaan bidang perikanan

Meningkatkan pengelolaan dan pemasaran produk perikanan hasil laut melalui penguatan kelembagaan

 

BIDANG PERIKANAN

Mengembangkan budidaya perikanan

 

Pengembangan pengelolaan dan produk pemasaran produk perikanan dan hasil laut

Meningkatkan pengelolaan dan pemasaran produk perikanan hasil laut melalui peningkatan mutu terstandar

BIDANG PERIKANAN

Mengoptimalkan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

 

MISI 3 : Mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif

Berkembangnya Potensi Pariwiata

Meningkatnya potensi pariwisata

Mengembangkan produk wisata unik dari potensi yang ada dan mengoptimalkan destinasi wisata yang sudah ada

 

BIDANG PARIWISATA

Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata

 

Meningkatnya potensi budaya

1.     Mengembangkan nilai budaya lokal

2.     Memanfaatkan nilai-nilai tradisional dan  peninggalan sejarah bagi pengembangan budaya daerah

3.     Meningkatkan apresiasi seni dan budaya daerah di kalangan masyarakat, pemerintah dan swasta

4.     Meningkatkan sarana dan prasarana gelar seni budaya daerah

 

BIDANG KEBUDAYAAN

Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal

Berkembangnya Potensi Ekonomi Kreatif

Berkembangnya Koperasi, Usaha kecil dan Menengah yang bergerak dalam usaha sektor jasa dan perdagangan penunjang industri dan agribisnis

1.     Mendorong pertumbuhan UKM dalam bidang jasa dan ekonomi kreatif

2.     Menguatkan kelembagaan koperasi sebagai pendukung usaha ekonomi kreatif

 

BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Menciptakan iklim kondusif bagi pertumbuhan UMKM Kreatif

 

Peningkatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah

Mendorong kemajuan pelaku ekonomi kreatif melalui peningkatan keterampilan dan penguasaan teknologi

BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Meningkatkan keterampilan dan penguasaan teknologi pelaku UMKM kreatif

 

Berkembangnya sistem kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUKM

Menumbuhkan dan membina potensi kewirausahaan

BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Mengembangkan potensi kewirausahaan terutama sector UMKM Kreatif

 

Berkembangnya sistem pendukung usaha bagi KUKM

 

Menciptakan system pendukung usaha ekonomi kreatif

BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Mengembangkan regulasi dan system pendukung bagi usaha ekonomi kreatif

 

MISI 4 : Melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Terwujudnya keseimbangan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan

Terkelolanya lingkungan hidup dan konservasi Sumber Indikator daya alam

1.     Meningkatkan pengendalian pencemaran air dan udara dari industry dan domestic

2.     Meningkatkan pengendalian limbah B3

3.     Meningkatkan adaptasi perubahan iklim

4.     Meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi sumber daya air, udara, hutan dan lahan

 

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Meningkatkan upaya pemulihan dan dan konservasi sumberdaya air, udara hutan dan lahan

 

 

BIDANG KEHUTANAN

Meningkatkan pengamanan dan pencegahan kerusakan kawasan hutan

 

Peningkatan Pengawasan dan Penertiban Pertambangan

Meningkatkan pengawasan dan penertiban pertambangan

BIDANG PERTAMBANGAN

Meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan pertambangan

 

 

Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan energi yang ramah lingkungan

Meningkatkan cakupan layanan dan distribusi energi dan ketenagalistrikan

BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

Meningkatkan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur energi dan ketenaga listrikan

 

MISI 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, responsif, akuntabel, transparan dan profesional

Mengembangkan birokrasi yang partisipatif, responsif, akuntabel, transparan dan profesional

Meningkatnya kualitas dan kuantitas supporting sistem layanan publik

Mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat

BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat

 

 

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur (SDM Birokrasi)

Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur melalui peningkatan nilai-nilai keagamaan

BIDANG KEPEGAWAIAN

Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur melalui peningkatan nilai-nilai keagamaan

 

 

Terwujudnya pelayanan publik yang prima

Menyediakan layanan publik yang murah, cepat dan berkualitas

BIDANG PERIZINAN

Menyediakan layanan publik yang prima

 

 

Meningkatnya penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan

Mencegah masalah sosial kemasyarakatan melalui penguatan nilai-nilai keagamaan

 

BIDANG SOSIAL

Melaksanakan kegiatan penguatan nilai-nilai keagamaan bagi masyarakat

 

Meningkatnya sistem perencanaan pembangunan dan pengoptimalan dokumen perencanaan

Menciptakan perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berbasis data

BIDANG PERENCANAAN

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang pro kepada masyarakat

 

 

Meningkatnya kerjasama antar dan perencanaan  pembangunan, monitoring, dan evaluasi

Meningkatkan kerjasama antar daerah berbatasan, antar instansi, lembaga dan swasta dalam memenuhi pelayanan kepada masyarakat

 

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Meningkatkan pengendalian pembangunan dan mengembangkan system monitoring evaluasi yang handal

 

BIDANG KERJASAMA

Membina kerjasama dengan lembaga, instansi, pemerintah berbatasan dalam memenuhi pelayanan kepada masyarakat

 

 

Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah

Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah

BIDANG PEMERINTAHAN UMUM

Meningkatkan kualitas dokumen laporan akuntabilitas pemerintah daerah

 

 

Berkembangnya sistem dan manajemen pemerintah

Mewujudkan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan anggaran yang akuntabel menuju status laporan pertanggungjawaban APBD Wajar Tanpa Pengecualian

 

BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel

 

Meningkatnya kualitas pembinaan pengembangan kesejahteraan dan prestasi aparatur

Meningkatkan kinerja dan disiplin, serta penataan aparatur berbasis kompetensi

BIDANG KEPEGAWAIAN

Melaksanakan reformasi birokrasi melalui penataan struktur yang proporsional, mengembangkan profesionalisme dan menerapkan insentif berbasis kinerja

 

 

Meningkatnya peran statistik dan penyempurnaan sistem perencanaan daerah

Meningkatkan kualitas dan kelengkapan data daerah

BIDANG STATISTIK

Meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan

 

 

Meningkatnya pengelolaan Kearsipan

Meningkatkan pengelolaan kearsipan daerah

BIDANG KEARSIPAN

Meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan daerah

 

 

Peningkatan pembangunan jaringan sistem informasi terpadu

1.   Meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan public

2.   Meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat

 

BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

 

Meningkatnya keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat

1.     Mewujudkan sinergitas penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat

2.     Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tramtibmas

 

BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Meningkatkan pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya

 

 

Meningkatnya wawasan kebangsaaan dan politik masyarakat

1.     Mengembangkan kelembagaan demokrasi lokal

2.     Memantapkan semangat kebangsaan

BIDANG KESATUAN BANGSA

Memfasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai politik dalam pendidikan politik masyarakat

 

 

Meningkatnya ketertiban dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

Meningkatkan ketertiban pencatatan sipil dan kepemilikan dokumen kependudukan

BIDANG PENCATATAN SIPIL

Menata database penduduk dan penyelenggaraan system administrasi kependudukan

 

 

 

 

VISI

Visi Pembangunan Kabupaten Lembata tahun 2012-2017 adalah :

 

”TERWUJUDNYA KABUPATEN LEMBATA YANG DEMOKRATIS, PRODUKTIF, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT YANG AGAMIS MELALUI PENGUATAN SEKTOR PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTANIAN DAN PARIWISATA PADA TAHUN 2017”

Visi tersebut di atas mengandung pengertian sebagai berikut :

Demokratis, mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pemerintahan diwarnai dengan sikap santun yang saling menghargai dalam setiap perbedaan dalam berfikir maupun bertindak, sertamelibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama yang berkeadilan serta berlandaskan hukum. Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang memiliki tingkat empati yang tinggi serta mampu memahami diri dan lingkungannya sehingga dapat saling menghormati dan menghargai.

Produktif, menandung pengertian bahwa kualitas dan kuantitas kerja masyarakat Kabupaten Lembata semakin meningkat dalam upaya mewujudkan pilar utama peningkatan perekonomian daerah.

Berdaya saing, mengandung pengertian bahwa Kabupaten Lembata memiliki potensi dan keunggulan serta dapat menonjolkan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dalam bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan.

Sejahtera, mengandung pengertian pencapaian kesejahteraan masyarakat harus didasarkan pada nilai-nilai luhur keagamaan. Masyarakat Kabupaten Lembata yang sejahtera mengandung pengertian bahwa kondisi kehidupan individu dan masyarakat dapat terpenuhi, baik kebutuhan lahir maupun batin. Kesejahteraan yang dilandasi dengan nilai-nilai keagamaan ini, akan mengarah pada kondisi masyarakatsejahtera yang bermarabat yang ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya ekonomi yang memadai.

Agamis, mengandung pengertian bahwa masyarakat Kabupaten Lembata senantiasa menerapkan norma agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki akhlak mulia.

 

Berdasarkan visi tersebut, arah pembangunan Kabupaten Lembata sampai dengan Tahun 2017 akan dititikberatkan pada pembangunan sektor perindustrian, perdangan, pertanian dan pariwisata sebagai core business perekonomian masyarakat Kabupaten Lembata. Namun demikian, bukan berarti sektor lain tidak menjadi prioritas pengembangan, akan tetapi akan dijadikan sarana pendukung kemajuan ketiga sektor unggulan tersebut.

Bidang Perindustrian, pembangunannya akan diarahkan pada pembangunan industri baik skala kecil, menengah maupun besar dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan. Sektor perindustrian skala kecil yang dimaksud disini adalah pengembangan sektor industri rumah tangga yang dapat menopang kehidupan masyarakat kecil. Sedangkan industri sedang disini diarahkan pada pengembangan agroindustri yang dapat menunjang sektor pertanian. Dengan demikian, akan diperoleh keuntungan sekaligus dari sektor pertanian maupun sektor industri karena dapat memberikan nilai tambah bagi kedua sektor tersebut. Sedangkan industri besar yang dimaksud disini adalah pengembangan kawasan industri yang sudah ada maupun yang akan dikembangkan di kabupaten Lembata.

Bidang Perdagangan, Pembangunan diarahkan pada pengembangan perdagangan dasar yang dapat merangsang perkembangan industri kecil dan menengah sebagai basis ekonomi lokal. Sektor perdagangan akan semakin meningkat seiring dengan semakin meningkatnya perekonomian Kabupaten Lembata yang ditandai dengan semakin berkembangnya sektor pertanian dan perindustrian juga perkembangan sektor perumahan. Sektor ini akan senantiasa dikembangkan sehingga memiliki nilai jual dalam perekonomian global. Perdagangan akan diarahkan pada penguatan perdagangan skala lokal yang kemudian akan ditingkatkan sampai skala nasional dan internasional, sehingga mampu menghasilkan citra produk unggulan daerah Kabupaten Lembata.

Bidang Pertanian, pembangunannya akan diarahkan pada pengembangan jaringan irigasi, khususnya irigasi pertanian yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Selain peningkatan irigasi pertanian, dilakukan juga optimalisasi hasil perkebunan dan hasil hutan. Upaya intensifikasi dan diversifaikasi pertanian juga akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian. Oleh karena itu, dibutuhkan konsistensi anggaran yang berpihak pada sektor ini agar dapat menggerakan perekonomian masyarakat Kabupaten Lembata secara signifikan, mengingat sektor pertanian merupakan sumber mata pencaharian masyarakat Kabupaten Lembata.

Bidang Pariwisata, Pembangunannya akan diarahkan kepada sektor industri yang merupakan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara sehingga mampu menjadikan daya tarik para investor untuk berinvestasi sekaligus menjadi pusat kunjungan wisata, menjadikan daerah-daerah pesisir, situ-situ, peninggalan-peninggalan sejarah sebagai obyek wisata baru, membangun gedung pusat seni budaya tradisional dan mendorong pelestarian seni budaya tradisional.

MISI

Untuk dapat mengantisipasi kondisi dan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lembata serta dalam mewujudkan visi Kabupaten Lembata, ditetapkan 5 (lima) Misi RPJMD Kabupaten Lembata 2012-2017, yaitu :

1.     Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

2.     Meningkatkan daya saing daerah dalam bidang perindustrian, perdagangan, dan pertanian.

3.     Mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif.

4.     Melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

5.     Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, responsif, akuntabel, transparan dan Profesional.

Sejarah

Lembata adalah salah satu nama dari gugus kepulauan di Kabupaten Flores Timur yang sudah memasyarakat sejak tahun 1965. Tetapi sebelum dikenal dengan nama Lembata, dahulu pada masa pemerintahan Hindia Belanda hingga kini dikenal dalam peta Indonesia dengan nama "Pulau Lomblen". Pada tanggal 24 Juni 1967 dilaksanakan Musyawarah Kerja Luar Biasa Panitia Pembentukan Kabupaten Lembata yang diselenggarakan di Lewoleba yang kemudian mengukuhkan nama Lembata. Pengukuhan nama "Lembata" ini sesuai sejarah asal masyarakatnya dari pulau "Lepanbatan", sehingga mulai 01 Juli 1967 sebutan untuk penduduk yang semula "Orang Lomblen" berubah menjadi "Orang Lembata".

Rencana ke arah terbentuknya Kabupaten Lembata bertolak pada 2 (dua) pernyataan/statement, yaitu:

1.    Pernyataan/statement tanggal 7 Maret 1954

2.    Pernyataan/memorandum tanggal 7 Maret 1999

Additional information